MEDIAJEMBER.COM – HKTI Jember apresiasi penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagai upaya menciptakanmu ekosistem perdagangan yang adil bagi seluruh pihak dalam rantai distribusi pangan.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tetap bisa membeli dengan harga terjangkau.
Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Jember, Hendro Saputro, menyambut baik kebijakan HPP. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan petani.
“Kita sangat bersyukur karena pemerintah semakin peduli terhadap petani. Dengan HPP, kesejahteraan petani lebih terjamin,” ujar Hendro.
HPP berfungsi sebagai harga minimum yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah harga jual anjlok saat panen melimpah.
Dengan adanya HPP, petani tetap memperoleh keuntungan layak dan kelangsungan usaha pertanian tetap terjaga.
Pemerintah juga berperan dalam menjaga stabilitas harga melalui Perum Bulog. Perusahaan ini membeli gabah atau beras dari petani sesuai harga yang telah ditentukan. Langkah ini mencegah petani mengalami kerugian akibat fluktuasi harga pasar.
Selain petani, pedagang juga memiliki peran penting dalam distribusi pangan. Pemerintah memastikan mereka tetap mendapat keuntungan yang wajar dalam sistem perdagangan.
“Harga pasar tidak boleh terlalu rendah hingga merugikan petani, namun juga tidak boleh terlalu tinggi agar pedagang tetap bisa bersaing secara sehat.”
“Dengan pengawasan distribusi yang baik, harga di tingkat pasar akan tetap stabil tanpa spekulasi yang berlebihan,” jelas Hendro, yang juga menjabat sebagai Direktur Bundesma Bumi Puger.
Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng.
HET bertujuan memastikan harga tetap terjangkau dan mencegah praktik penimbunan atau spekulasi yang merugikan konsumen.
“Jika harga beras naik akibat kelangkaan, pemerintah dapat menstabilkan harga melalui operasi pasar atau distribusi cadangan beras,” kata Hendro.
HKTI Kabupaten Jember mendukung penuh upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan sistem perdagangan pangan.
Dengan kebijakan yang tepat, harga pangan tetap stabil, petani semakin sejahtera, pedagang mendapatkan keuntungan wajar, dan daya beli konsumen tetap terjaga.
“HKTI apresiasi penetapan HPP. Dengan mekanisme yang efektif, diharapkan seluruh pihak dalam rantai distribusi pangan dapat merasakan manfaatnya,” tutup Hendro.
Penulis : Heri Santoso
