MEDIAJEMBER.COM , Gumukmas Jember — Adanya polemik di kalangan masyarakat Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas terkait pelaksanaan Pilkades Pergantian Antar Waktu (PAW) mendapatkan perhatian DPRD Jember. Untuk itu melalui Komisi A menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengurai persoalan itu, Senin (19/06/2023).
Hadir diundang oleh Komisi A DPRD Jember, Camat Gumukmas, PJ Kepala Desa dan BPD desa Kepanjen, serta DPMD.
Usai RDP, ketua komisi A DPRD Jember A Tabroni menyampaikan bahwa regulasi Pilkades serentak maupun PAW sudah diatur Perbup no.37 tahun 2021.
“Sesuai regulasi, Pilkades PAW wewenangnya ada di Pemerintah Desa bukan di DPMD, karena pembiayaan ditanggung oleh desa,” imbuhnya.
Maka BPD yang bertanggung jawab dan menjadi motor untuk melaksanakan Musdes Pilkades PAW. Mengumpulkan warga untuk mencari solusi, baik pembiayaan maupun menyamakan aspirasi warga.
“BPD harus mengumpulkan kedua kelompok berbeda aspirasi tersebut untuk duduk bersama, agar mereka bersepakat. Bersepakat untuk melaksanakan PAW atau menunda. Serta mencari solusi terkait anggaran pelaksanaan PAW,” Kata Ketua Komisi A DPRD Jember A Tabroni.
Kata dia, kalau memang hasil Musdes nantinya sepakat Pilkades PAW, maka BPD harus segera mempersiapkan tahapan-tahapan pemilihan.
“Batas waktu pelaksanaan PAW sampai pelantikan Kades, maksimal bulan Oktober. Supaya tidak bertabrakan dengan masa kampanye Pileg di bulan November.” Pungkas Tabroni, Ketua Komisi A DPRD Jember.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya menjelaskan bahwa Pilkades serentak kewenangan Kabupaten.
Sedangkan Pilkades PAW kewenangan ada di tingkat desa dan sumber anggaran melekat di APBDes. Mengenai teknis pelaksanaan Pilkades PAW sudah diatur dalam Perbup 37 tahun 2021 di pasal 66 ke bawah, imbuhnya.
“Karena yang punya kewenangan penuh adalah desa, maka prinsipnya silahkan melakukan Musdes, sesuai Permendes 16 tahun 2019. Segala putusan Musdes inilah yang ditangkap sebagai sebuah Goodwill. Apakah Pilkades PAW perlu dilaksanakan atau ditunda?” Katanya.
BPD Sudah Lakukan Antisipasi Anggaran
Ditemui di tempat yang sama, Ketua BPD desa Kepanjen H. Imam Muklas S.E. membenarkan adanya kelompok warga yang menginginkan segera PAW. Dan ada kelompok warga yang menolak.
“Kedua kelompok warga tersebut mempunyai alasan masing-masing untuk menolak atau segera melakukan PAW,” kata H. Muklas.
Dia mengaku, bahwa di akhir tahun 2022 lalu BPD sudah mengantisipasi akan terjadinya PAW di tahun 2023. Biaya untuk pelaksanaan PAW sudah disiapkan dengan anggaran Silva 2022.
“Di APBDes sudah dianggarkan, dan saya sudah menetapkan terkait APBdes 2023. Untuk pelaksanaan PAW estimasi anggaran sebesar 42 juta.” Katanya.
Menutup wawancara, H. Imam Muklas menyampaikan hasil dari hearing (RDP) bahwa Pilkades PAW harus dilaksanakan di tahun 2023. Jadi atau tidaknya pelaksanaan Pilkades PAW tergantung hasil Musdes yang akan segera dilakukan.
“BPD dan PJ akan segera melaksanakan Musdes insidentil, insya Allah hari Jumat kalau tidak ada halangan. Kita akan menyampaikan Goodwill terkait penegasan batas desa dan proses pelaksanaan PAW.” Pungkas Ketua BPD desa Kepanjen, H. Imam Muklas, S.E.
Penulis : Heri Santoso
