Dinding kelas yang retak dan atap bocor mungkin bisa diperbaiki dengan semen dan baja, namun retaknya rasa keadilan di hati ratusan ribu guru honorer adalah kerusakan struktural yang jauh lebih dalam.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyajikan angka yang menyesakkan: 700.000 guru honorer masih terkatung-katung tanpa kepastian status ASN.
Di sisi lain, sebuah entitas baru muncul—Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG)—yang dengan cepat mendapatkan karpet merah administratif.
Di balik angka-angka ini, tersimpan narasi tentang pengabdian yang dipaksa mengalah pada ambisi teknokratis.
1. “Disposability” dan Pengabdian yang Terabaikan
Secara teoretis, apa yang terjadi pada guru honorer adalah manifestasi dari Prekaritas Kerja.
Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai pemberi kerja yang mengandalkan tenaga mereka namun enggan memberikan perlindungan formal.
Guru honorer menjadi apa yang disebut filsuf Giorgio Agamben sebagai homo sacer dalam sistem birokrasi—sosok yang hidup di dalam hukum tetapi tidak dilindungi oleh hukum.
Mereka mengabdi belasan hingga puluhan tahun, mendidik generasi demi generasi dengan upah yang sering kali lebih rendah dari standart hidup yang layak dan manusiawi.
Alasan “minimnya formasi” dan “anggaran daerah” terdengar seperti retorika usang ketika di saat yang sama, negara mampu menciptakan struktur birokrasi baru untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
2. Legitimasi yang Rapuh: Antara Prosedur dan Moralitas
Pengangkatan pegawai SPPG memang legal secara administratif.
Namun, menurut teori legitimasi Max Weber, legalitas formal saja tidak cukup. Kebijakan membutuhkan pembenaran normatif agar diterima publik sebagai tindakan yang adil.
Ketika negara lebih mendahulukan pengangkatan pegawai untuk program yang baru seumur jagung dibandingkan mereka yang telah berkeringat di ruang kelas selama bertahun tahun, muncul sebuah “krisis kepercayaan”.
Negara seolah memberikan pesan tersirat: “Kami menghargai program yang populer secara politik, namun mengabaikan mereka yang bekerja di akar rumput tanpa sorot kamera.”
3. Teknokrasi yang Buta Warna terhadap Keadilan
Persoalan gizi dan pendidikan di Indonesia berisiko direduksi menjadi sekadar masalah manajemen pegawai. Inilah yang oleh James Ferguson disebut sebagai “The Anti-Politics Machine”.
Masalah struktural yang mendalam—seperti ketimpangan akses pendidikan dan kemiskinan—disederhanakan menjadi masalah teknis pengadaan barang dan penataan birokrasi.
”Kebijakan yang tampak rapi di atas kertas sering kali gagal karena ia kehilangan denyut nadinya: rasa keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi.”
Negara mungkin berhasil membangun institusi megah untuk MBG, tetapi institusi tersebut berdiri di atas fondasi kepercayaan publik yang mulai terkikis. Tanpa akuntabilitas dan keterbukaan terhadap kritik, keberhasilan yang dicapai hanyalah keberhasilan semu.
Mengembalikan Kompas Moral Pembangunan
Pembangunan sejati bukan hanya tentang berapa banyak perut yang kenyang hari ini, tetapi tentang bagaimana negara memperlakukan mereka yang membangun otak dan mental bangsa sejak dulu. Pengangkatan guru honorer bukan sekadar masalah anggaran, melainkan masalah keinginan politik (political will).
Jika negara terus memilih untuk memprioritaskan simbol-simbol birokrasi baru di atas martabat guru, maka kita sedang bergerak menuju masa depan yang secara fisik kenyang, namun secara moral kerontang.
Komentar