Salam Peduli Anak,
Kami dari Centre Of Local Economy And Politics Studies (COLEPS) Jember menyampaikan keprihatinan mendalam terkait distribusi Menu Makanan Bergizi (MBG) yang disediakan oleh SPPG kepada siswa-siswi di sekolah.
Berdasarkan hasil pemantauan dan temuan di lapangan, kami menemukan fakta bahwa menu makan bergizi gratis yang disediakan oleh SPPG TIDAK LAYAK dan tidak memenuhi standar keamanan pangan seperti
1.Pelanggaran Standar Gizi dan Kualitas
Menu yang didistribusikan cenderung bersifat junk food (makanan cepat saji) yang rendah nutrisi namun tinggi natrium/pengawet. Hal ini dilakukan dengan alasan kepraktisan dan hanya berprinsip kepada logika asal kenyang, Hal ini sangat bertentangan dengan semangat program pemenuhan gizi anak sekolah dari presiden Prabowo Subianto.
2. Isu Higienitas dan Keamanan Pangan
Kami menemukan indikasi kuat bahwa makanan diproses dengan standar kebersihan yang buruk. Lebih mengkhawatirkan lagi, ditemukan laporan adanya makanan yang sudah basi/tidak segar saat diterima oleh siswa. Hal ini berisiko tinggi menyebabkan keracunan makanan dan gangguan kesehatan massal.
3. Ketidaksesuaian Anggaran (Value for Money)
Kualitas makanan yang diterima tidak mencerminkan nilai standar harga yang telah ditetapkan, yaitu:
- Rp8.000,- untuk Balita dan Anak TK.
- Rp10.000,- untuk Anak SD Kelas IV ke atas.
Secara ekonomi dan nutrisi, menu yang diberikan jauh di bawah standar harga tersebut, sehingga patut dipertanyakan transparansi dan akuntabilitas penyediaannya dan sangat rentan adanya mark up anggaran mbg yang berasal dari uang rakyat, dimana nilai anggaran mbg ini sangat fantastis bahkan sampai memotong anggaran pendidikan sendiri hingga ratusan trilyun.
Mengingat sekolah adalah ruang yang seharusnya aman bagi anak, kami menuntut beberapa hal berikut ini untuk dilakukan sesegera mungkin baik dari pihak sekolah maupun pemerintah pusat (Presiden Prabowo Subianto):
1. Menolak dan menghentikan Sementara distribusi menu dari SPPG-SPPG demi melindungi kesehatan dan masa depan siswa.
2. Melakukan Audit Kualitas secara independen terhadap vendor penyedia makanan.
3. Menolak dengan Tegas kiriman makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kesegaran.
4. Membuka Ruang Diskusi dengan wali murid dan lembaga peduli anak untuk menentukan standar menu yang layak.
5. Temuan Buruk di Bulan Ramadhan
Selama bulan Ramadhan, menu yang disediakan justru semakin menurun kualitasnya. Sekolah seharusnya tidak menjadi perantara distribusi makanan yang tidak bergizi bagi anak-anak yang sedang menjalankan ibadah maupun yang sedang dalam masa pertumbuhan.
6. Mendesak presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh program MBG ini, karena dalam praktek di lapangan ditemui banyak penyimpangan di dalam program MBG ini, adanya SPPG-SPPG nakal, adanya mark up anggaran yang berpotensi memunculkan kejahatan korupsi berjamaah yang terstruktur, sistematis dan massif sifatnya.
Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami berharap pihak sekolah berani mengambil langkah tegas demi keselamatan dan masa depan generasi bangsa.
