Serangan gabungan yang menargetkan infrastruktur vital di Teheran dan sekitarnya menandai babak baru yang sangat berbahaya. Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih dengan retorika “Peace through Strength,” tampak memberikan lampu hijau bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil langkah militer ekstrem.
Aliansi ini memicu kekhawatiran global akan meletusnya perang terbuka yang lebih luas, terutama saat nasib bangsa Palestina di Gaza kian terpinggirkan oleh isu serangan ke Iran.
Bagi Indonesia, situasi ini memanggil kembali memori kolektif tentang fondasi kebijakan luar negeri kita, Politik Bebas Aktif.
Sebuah prinsip yang digagas oleh para pendiri bangsa, di mana Indonesia tidak memilih untuk menjadi satelit kekuatan besar manapun, namun secara aktif berjuang untuk ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Prinsip ini bukan sekadar teks konstitusi, melainkan api sejarah yang dinyalakan oleh Bung Karno. Presiden pertama RI tersebut dengan tegas menyatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyatnya, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Garis tegas Soekarno inilah yang kemudian diterjemahkan oleh Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan dalam menjaga kedaulatan martabat bangsa di mata internasional.
Kita tentu masih ingat pada tahun 2023, Indonesia mengalami dinamika luar biasa terkait penolakan terhadap Timnas Israel U-20 dalam ajang Piala Dunia U-20. Saat itu, tokoh-tokoh seperti Ganjar Pranowo dan sejumlah kader PDI Perjuangan secara vokal menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel di tanah air.
Sikap ini sering disalahpahami sebagai “pencampuran olahraga dan politik,” namun bagi mereka yang memahami sejarah, itu adalah bentuk konsistensi terhadap amanat Soekarno. Penolakan tersebut adalah manifestasi bahwa solidaritas terhadap Palestina bukan sekadar komoditas politik, melainkan janji sejarah yang belum tuntas.
Di panggung global saat ini, muncul inisiatif bernama Board of Peace yang didorong oleh pemerintahan Trump. Meskipun namanya menjanjikan perdamaian, banyak pengamat internasional—termasuk para pemikir di Indonesia melihat ini sebagai upaya untuk mengalihkan otoritas penyelesaian konflik dari PBB ke tangan segelintir kekuatan elit.
Bagi Indonesia, mendukung perdamaian bukan berarti tunduk pada skema transaksional yang mengabaikan kedaulatan negara lain. Eskalasi militer yang dilakukan Netanyahu saat ini menunjukkan bahwa diplomasi “Board of Peace” tersebut bisa jadi hanya kedok untuk memperkuat dominasi sepihak di Timur Tengah, sementara aspirasi warga Palestina terus tergerus.
Kini, dengan kondisi Teheran yang membara dan Gaza yang tetap berduka, tantangan bagi Indonesia adalah memastikan suara kita tetap nyaring. Politik Bebas Aktif tidak berarti diam (netral pasif), melainkan berani mengambil posisi moral yang benar. Indonesia harus tetap menjadi jembatan bagi negara-negara yang tertindas, sesuai dengan napas Konferensi Asia Afrika yang pernah dipimpin Soekarno.
Dinamika antara pemimpin dunia seperti Trump dan Netanyahu mungkin berubah, namun bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsistensi yang ditunjukkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam menjaga garis ideologi partai, serta keberanian tokoh seperti Ganjar Pranowo dalam menyuarakan sikap prinsipil di masa lalu, menjadi pengingat bahwa di tengah pergulatan kekuasaan global, ada martabat yang tidak boleh ditukar dengan apapun.
