Keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen pada Februari 2026 dinilai sebagai langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi perekonomian dunia.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menyebut kebijakan tersebut sebagai pilihan rasional dan penuh kehati-hatian. Ia menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp16.880 per dolar AS, serta dinamika suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik global yang turut memengaruhi stabilitas domestik.
Menurutnya, dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia wajar memprioritaskan stabilitas makroekonomi dan menjaga cadangan devisa tetap berada di atas standar kecukupan internasional.
Meski demikian, Noviardi mengingatkan bahwa fondasi ekonomi domestik sebenarnya cukup solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 5,11 persen. Namun, ia melihat masih ada tantangan struktural yang belum terselesaikan.
Salah satu indikatornya adalah tingginya angka undisbursed loan atau pinjaman yang belum ditarik oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan suku bunga yang telah berlangsung signifikan sejak 2022 belum sepenuhnya mampu mendorong sektor riil bergerak optimal.
“Masalahnya bukan sekadar level suku bunga, melainkan transmisi kebijakan. Jika likuiditas longgar tetapi investasi belum bergerak optimal, maka reformasi struktural harus dipercepat,” tegasnya, Jumat (20/2/2026).
Ia menambahkan, ketergantungan pada stimulus pemerintah dan sektor hilirisasi perlu diimbangi dengan diversifikasi ekspor guna menghadapi potensi perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama Indonesia. Tahun 2026, menurutnya, menjadi momentum penting untuk menguji sinergi kebijakan moneter dan fiskal agar berjalan selaras.
Noviardi menekankan bahwa stabilitas saat ini baru sebatas fondasi awal. Tanpa percepatan reformasi struktural—baik di sektor keuangan, industri, maupun iklim investasi—pertumbuhan ekonomi berisiko tertahan di level moderat.
Sebagai rekomendasi, ia menyarankan agar Bank Indonesia tetap membuka ruang pelonggaran terbatas apabila inflasi kembali melandai, sekaligus meningkatkan transparansi melalui publikasi skenario risiko yang lebih komprehensif.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas otoritas untuk mendorong penyerapan kredit produktif. Menurutnya, keputusan menahan suku bunga bulan ini merupakan langkah defensif yang tepat, namun keberhasilan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah stabilitas menjadi produktivitas nyata di sektor riil.
