MEDIAJEMBER.com — Banyaknya pejabat Pemkab Jember yang dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi salah satu bahan pertanyaan dan kritikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember.
Kritikan terhadap Bupati Hendy Siswanto tersebut dilontarkan para legislator saat sidang paripurna tentang pandangan umum Fraksi atas Nota Pengantar Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Jember 2023, Kamis (06/06/2024).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supa’at mengaku prihatin terhadap kondisi Pemerintah Kabupaten Jember. Banyak kelompok masyarakat yang melaporkan pejabat Pemkab Jember kepada APH.
“Ini menggambarkan bahwa situasi dan kondisi Kabupaten Jember sedang tidak baik – baik saja,” katanya saat membacakan pandangan umum.
Banyaknya laporan terhadap APH dikhawatirkan bakal menciptakan ketakutan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember dalam menjalankan program pembangunan yang seharusnya dilakukan pada tahun anggaran 2024.
“Fenomena ini tentu akan merugikan masyarakat Kabupaten Jember. Untuk itu diperlukan penanganan lebih serius, agar tidak menyebabkan ketakutan terhadap para OPD dalam menjalankan tupoksinya,” kata Hadi Supa’at.
Legislator yang akrab dipanggil Cak Gondrong ini, meminta Bupati Hendy Siswanto segera meminta konsultasi dan pendampingan dari APH, menjelang pelaksanaan program pembangunan pada tahun ini.
“Supaya para OPD tidak mengalami ketakutan berlebihan dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, banyaknya masyarakat yang melaporkan kepada APH itu, sangat bagus. Sebagai kontrol terhadap pemerintah.
“Banyak masyarakat yang laporan, bagus itu. Dipanggil kan tidak apa apa supaya ada kontrol,” ungkapnya.
Hendy mengungkapkan, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak 2021, 2022 dan 2023 itu selalu diaudit oleh Inspektorat internal Pemkab Jember.
“Juga diaudit oleh BPKP, diaudit BPK RI. Dikontrol oleh warga dan LSM, yang punya kewajiban untuk menanyakan. Menurut saya laporan masyarakat esensinya untuk menanyakan itu, bukan laporan,” kata Bupati Jember.
Editor : Sam Heri
